Dibalik rapat anggaran yang viral dibicarakan publik dimana DPR ribut data ekonomi BPS ke Menkeu untungnya Pak Purbaya telaten jaga likuiditas & menjawab interupsi pejabat DPR sebab ini kenapa data bisa saja bagus tapi ekonomi berat yaitu karena ada satu indikator paling riel & jujur yang jarang dibahas diberbagai rapat penyusunan anggaran yaitu suku bunga sebagai Indikator riel perekonomian..kebanyakan rapat anggaran fokus pada data hasil olahan Badan statistik atau BPS yang menghasilkan debat kusir tak berujung, sementara indikator bunga yang sangat krusial serta pengaruh ke ekonomi hanya menjadi lipservis..disini kami menganalisis kelemahan fundamental penyusunan anggaran tersebut karena belum memuat strategi pembungaan & tata kelola likuiditas yang selama ini untungnya dijaga pak purbaya tanpa anggaran menggunakan teknik memindah dana pemerintah ke Bank BUMN, padahal Bunga adalah Cost of Money sekaligus Cost of fund tanpa manajemen pembungaan yang terpadu terarah perekonomian akan terasa berat bagi masyarakat meskipun hasil pendataan BPS menunjukkan ekonomi bagus
dibanyak negara maju seperti Jepang & Singapura manajemen pembungaan sangat krusial bagi perekonomian mereka yang rajin bermain carry trade sekaligus memperkuat kurs tukar Valas mereka sementara kita melihat DPR Ribut Data BPS Untung P Purbaya Telaten Jaga Likuiditas,Ini Kenapa Data Bagus Tapi Ekonomi Berat karena likuiditas yang dikelola dari hulu ke hilir atau sebaliknya termasuk dari luar ke dalam negeri tak dikelola dengan padu melalui manajemen suku bunga yang baik
source
DESIL ADALAH CARA PENGELOMPOKAN PALING GOBLOK UNTUK MENILAI KELAYAKAN MENDAPAT BANTUAN
💩🤮🗿
Anggota DPR itu cuma drama agar bisa menekan Menkeu/Pemerintah, atau memang betul betul goblok tentang ekonomi?
Mungkin Sedikit Absurd..
Menurutku Ekonomi Seret karena AI bukan?
Karena harga Elektronik HP, Laptop, dan Komponen Komputer Naik Gila-gilaan.
Barang-barang tersebut di zaman ini sudah masuk barang Pokok bukan?
Berjuang terus Pak Pur untuk Indonesian hebat, sehat panjang umur pak pur
KJP, KJMU DANANYA DARI PEMDA JAKARTA.. BUKAN DARI PEMERINTAH PUSAT.. KENAPA NGIKUTIN DESIL BPS DARI PUSAT.. DI KJP DAN KJMU SUDAH JELAS DI KLARIFIKASI DI SETIAP KELURAHAN DKI JKT DI MANA DESIL 6 YANG BERHAK MENDAPAT KJP DAN JUGA MENDAPAT KJMU MELALUI SELEKSI.. KNP SKRG MENGIKUTI DINSOS KEMENTRIAN SOSIAL..??? KAN SEMUA DESIL JAKARTA SUDAH DI DATA OLEH PIHAK PENDIDIKAN JAKARTA.. ANEHH.. COBA BUNG TOLONG DI JELASKAN.. TKS
Kemarin di data ulang ekonomi kebanyakan menolak sekarang ribut kelucuan sedang di pertontonkan
DPR adalah lembaga negara paling nggak berguna, wakil partai cuma duduk manis di ruangan ber AC dengan dalih rapat, bacot doang tapi nggak pernah ngasih kontribusi apa apa sama rakyat yg katanya mrk wakili!!!
In menkeu sama gobloknya dgn para menkeu Indo yg lain. Gak malu sama Malaysia, Australia, China dsb yg gak perlu kuliah ke Amerika tapi mata uang negaranya kuat.
Yang ribut anggota DPR itu dari partai Merah,gak heran sh . ngrecokin Mulu
Begini dong.! DPR harus bacot yang keras.
Begini dong.! DPR harus bacot yang keras.
Masalah makro yg vital perlu di perhatikan:
1. Tentang pemilu daerah dan nasional…
Harus ada mekanisme langkah2 Agar bisa menghasilkan meritokrasi kepemimpinan yg profesional berkualitas dan objektif. Baik tingkat Daerah dan Nasional.
Serta ada cara untuk mencegah budaya money politik yg mahal dan berlebihan.
Sama ada edukasi politik terhadap masyarakat bawah..
Peraturan trashold/ ambang batas harus dikaji..
Jangan terlalu tinggi. Mungkin batasnya 3-7% Agara parpol kecil atau sedang yg punya kader SDM berkualitas bisa nyalon dan bersaing dengan parpol besar. (Ambang batas perlu dikaji matang. Karna kalo diriku pribadi harus ada presentase nya tapi tidak memberikan parpol dan calon lainnya. Serta ajang kompetisi, profesional, dan kualitas).
2. Fokus Parpol
Partai politik harus mandiri finansial, transparansi, profesional, dan berkualitas..
Serta bisa menghasilkan SDM yg berkualitas profesional dan menduduki posisi stategis daerah dan nasional..
Karna syarat calon pemimpin daerah dan nasional harus dapat rekomendasi dan diusung Parpol..
Selain itu Parpol yg lolos Senayan harus profesional, transparansi,ada Program nya, dan Terpercaya..
Negara juga harus memberikan subsidi khusus buat pengembangan SDM Parpol yg lolos Senayan..
Dengan catatan mereky transparansi, profesional,dan terpercaya..
3. Peraturan perampasan Aset.
Agar bisa membuat jera koruptor dan pelaku kejahatan yg mengeruk uang atau SDA yg berlebihan. Serta membawa masalah buat negara dan masyarakat..
Harus ada wadah dan perangkat nya baik di Indonesia dan luar negeri yg teritngral konektivitas.
Agara uang2 dan SDA nya bisa di manfaatkan buat kesejahteraan masyarakat dan negara..
Serta pelaku yg melakukan tindakan kejahatan nya diberi hukuman berat dan sanksi sosial keluarga. Karna agar supaya jadi efek jera dan pembelajaran. Keluarga nya harus dimiskinkan serta tidak bisa jadi pejabat atau politik dan jabatan strategis lainnya baik daerah-nasional. "Kayak Orde Baru mencegah dan memberi sanksi pada PKI."
Lihat tanggal 15 Desember masih gak di sahkan UU perasaan aset koruptor dan hukum mati para koruptor blm sah kan rakyat semua bkln rata kan DPR sampai mampus
Betul sekali, sekarang ini data ekonomi naik, tapi harga harga di pasar terus naik. Minyak goreng naik, telur naik, gula naik, kopi teh naik, daging ayam naik, cabe pun naik, yang turun itu harga diri masyarakat dan kesempatan kerja.
The best purbaya❤